Sabtu, 10 November 2012

Makalah. TINDAK PIDANA MEREK



TINDAK PIDANA MEREK DI INDONESIA
Oleh : Paul Sudiyono

PENDAHULUAN

A.        Latar Belakang Masalah
Merek telah lama digunakan sebagai alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dari barang dan/atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis, atau digunakan untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan.
Dalam kedudukannya untuk memperkenalkan produksi suatu perusahaan, merek mempunyai peranan yang sangat penting bagi pemilik suatu produk. Hal ini disebabkan oleh fungsi merek itu sendiri untuk membedakan dalam memperkenalkan suatu barang dan/atau jasa dengan barang dan/atau jasa lainnya yang mempunyai kriteria dalam kelas barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi oleh perusahaan yang berbeda.
Dengan memiliki suatu merek berarti telah dapat diterapkan salah satu strategi pemasaran, yaitu strategi pengembangan produk kepada masyarakat pemakai atau kepada masyarakat konsumen, dimana kedudukan suatu merek dipengaruhi oleh baik atau tidaknya mutu suatu barang yang bersangkutan. Jadi merek akan selalu dicari apabila produk atau jasa yang menggunakan merek mempunyai mutu dan karakter yang baik yang dapat digunakan untuk mempengaruhi pasar.
Merek merupakan bagian dari HKI yang menembus segala batas. Dimana-mana ada usaha untuk memberikan perlindungan secara lebih besar. Terutama bagi negara-negara yang sudah maju, seperti Amerika Serikat yang menghendaki adanya perlindungan terhadap HKI warga negaranya dari negara-negara lain, supaya arus teknologi penemuan hak cipta serta merek-merek mereka yang sudah terkenal di bidang perdagangan, yang telah mendapatkan “goodwill” secara seksama dengan pengorbanan banyak biaya dan tenaga dapat dilindungi secara wajar oleh negara-negara lain.[1]
Persetujuan TRIPs, khususnya Pasal 15 ayat (1) mengatur tentang definisi merek sebagai berikut :
“Any sign or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those trademark. Such signs, in particular words including personal names, letter, numeral, figurative elements and combinations colors as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services. Member may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually percetible”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) ini, setiap tanda atau gabungan dari tanda-tanda yang dapat membedakan barang dan jasa suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya dapat dianggap sebagai merek dagang. Tanda semacam itu, khususnya, kata-kata yang termasuk nama pribadi, huruf, angka, dan gabungan warna, serta setiap gabungan dari tanda semacam itu, dapat didaftarkan sebagai merek dagang.
Hal terpenting dalam mendefinisikan merek yang dikemukakan dalam Pasal 15 ayat (1) Persetujuan TRIPs [2] adalah penekanan mengenai “unsur pembeda”.  Menurut Persetujuan TRIPs, pembedaan (seringkali disebut dengan “daya pembeda“) adalah satu-satunya kondisi substantif bagi perlindungan merek. Penolakan terhadap pendaftaran suatu merek menurut Pasal 15 Ayat (1) Persetujuan TRIPs tersebut adalah berdasarkan alasan-alasan tidak adanya daya pembeda itu tadi. Dalam hal penolakan perlindungan atas merek diperbolehkan pula sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Paris.[3]
Dalam Konvensi Paris, penolakan suatu perlindungan diperbolehkan apabila registrasi atau pendaftaran di negara yang bersangkutan melanggar hak-hak pihak ketiga terdahulu apabila merek yang bersangkutan tidak memiliki karakter pembeda, atau secara eksklusif mengandung syarat-syarat deskriptif, atau apabila merek tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip moralitas atau ketertiban umum yang diterima masyarakat. Sementara daya pembeda adalah kunci utama bagi perlindungan menurut Persetujuan TRIPs.         
Berkaitan dengan perlindungan merek, perdagangan tidak akan berkembang baik jika suatu merek tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai di suatu negara. Adanya pembajakan, jelas akan merugikan tidak hanya bagi para pengusaha yang memiliki atau memegang hak atas merek tersebut, tetapi juga bagi para konsumen. Merek-merek terkenal tertentu, telah mengembangkan kemampuan untuk menciptakan nilai yang tinggi terhadap barang atau produknya, prestise karena upaya promosi yang gencar dan investasi yang besar yang dilakukan oleh pemilik merek sehingga merek-merek tersebut menjadi terkenal di seluruh dunia serta didukung oleh manajemen yang baik. Daya tarik merek-merek dunia ini menyebabkan banyaknya permintaan terhadap produk-produk yang menggunakan merek-merek ini – namun sayangnya permintaan ini sering dipenuhi oleh pemalsu yang memproduksi dan mendistribusikan produk-produk yang tidak sah. Pemalsu memasarkan produknya ke seluruh dunia, dari Hong Kong hingga New York dimana kota- kota tersebut dibanjiri dengan produk-produk palsu. Dari segi ekonomi maupun segi-segi lainnya, pemilik merek menderita kerugian akibat penjualan produk-produk palsu ini. Produk palsu biasanya murah dan berkualitas lebih rendah dibandingkan dengan produk aslinya.
Tindakan pemalsuan merek, tentu akan mengurangi kepercayaan pihak asing terhadap jaminan perlindungan atas merek yang mereka miliki. Akibatnya muncul ketidakpercayaan dunia internasional terhadap perlindungan hak atas merek yang diberikan oleh pemerintah Indonesia ataupun untuk melakukan hubungan dagang dengan pihak Indonesia.[4] Dalam banyak kasus, peniruan merek secara tidak bertanggung jawab untuk barang yang sejenis selain merugikan pemilik merek yang sah, juga akan merugikan masyarakat umum, khususnya para konsumen, karena merupakan suatu perbuatan curang yang menciptakan kekacauan mengenai asal-usul barang atau usaha industri dan dagang, mendiskreditkan usaha pengusaha atau barang industrial dan komersial  pemilik merek yang sesungguhnya dengan adanya pelanggaran terhadap merek, serta mengelabui khalayak ramai berkenaan dengan kualitas suatu barang.[5]

B.        Rumusan Permasalahan
Untuk menguraikan dan menawab judul diatas maka penulis dapat merumuskan permasalah sebagai berikut :
1.         Apakah merek itu?
2.         Bagaimana perlindungan merek di Indonesia?

II.PEMBAHASAN
A.        Merek
1.         Pengertian Merek
Merek adalah alat untuk membedakan barang dan jasa yang di produksi oleh suatu perusahaan. Menurut Prof. Mollengraaf, merek yaitu “dengan mana di pribadikanlah sebuah barang tertentu untuk menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya sehingga bisa di bandingkan dengan barang-barang sejenis yang di buat dan di perdagangkan oleh orang-orang atau perusahaan lain”.
Dari pengertian di atas, dapat dilihat bahwa pada mulanya merek hanya di akui untuk barang, pengakuan untuk merek jasa baru di akui pada Konvensi Paris pada perubahan di Lisabon 1958. di Inggris, merek jasa baru bisa di daftarkan dan mempunyai konsekuensi yang sama dengan merek barang setelah adanya ketentuan yang baru di berlakukan
Pada Oktober 1986 yaitu Undang-Undang hasil revisi pada tahun 1984 atas Undang-Undang Trade Marks 1938. mengenai merek jasa tersebut di Indonesia baru di cantumkan pada Undang-Undang Merek No. 19 Tahun 1992.[6] Pencantuman pengertian merek sekarang ini, pada dasarnya banyak kesamaannya di antara Negara peserta Uni Paris, hal ini di karenakan mereka mengacu pada ketentuan Konvensi Paris tersebut. Hal ini terjadi pula pada Negara berkembang, Mereka banyak mengadopsi pengertian merek dari model hukum untuk negara-negara berkembang yang di keluarkan oleh BIRPI tahun 1967.
Banyak para pakar lain yang juga memberikan batasan yuridis pengertian merek, antara lain:[7]
1). H. M. N Purwo Sutjipto, memberikan rumusan bahwa “Merek” adalah suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu di pribadikan, sehingga dapat di bedakan dengan benda lain yang sejenis”.
2). R. Soekardono, memberikan rumusan bahwa “Merek” adalah sebuah tanda (Jawa: ciri atau tenger) dengan mana di pribadikanlah sebuah barang tertentu, di mana perlu juga di pribadikan asalnya barang atau menjamin kualitetnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang di buat ataau di perdagangkan oleh barang-barang perusahaan lain”.
3). Tirtamidjaya yang menyadur pendapat Vollmar, memberikan rumusan bahwa “Suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang di bubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya, guna membedakn barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya”.
4). Iur Soeryatin, mengemukakan rumusannya dengan meninjau merek dari aspek fungsinya, yaitu:
5). “Suatu merek di pergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu barang yang bersangkutan dengan di beri merek tadi mempunyai: tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya”.
Dari pendapat sarjana tersebut, Saidin mengambil kesimpulan bahwa yang di artikan dengan perkataan merek adalah suatu tanda (sign) untuk membedakan barang-barang yang sejenis yang di hasilkan atau di perdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang yang sejenis yang di hasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan di gunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 di cantumkan rumusan merek pada Pasal 1 angka 1, yaitu:
“Merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan di gunakan dalam kegiatan perdagangan barang ataau jasa”.

2.         Jenis Merek
`Sesuai yang tercantum dalam Pasal 3 UU No. 15 Tahun 2001, hak atas merek adalah hak eksklusif yang di berikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
Hak eksklusif memakai merek ini yang berfungsi seperti suatu monopoli, hanya berlaku untuk barang atau jasa tertentu. Oleh karena suatu merek memberi hak eksklusif atau hak mutlak pada yang bersangkutan, maka hak itu dapat di pertahankan terhadap siapapun. Hak atas merek di berikan kepada pemilik merek yang beritikad baik. Pemakaiannya dapat meliputi barang maupun jasa.
Merek dapat di bedakan menjadi dua menurut jenisnya, yakni:
(1) Merek Dagang
Merek dagang adalah merek yang di gunakan pada barang yang di perdagangkan oleh seseorang ataau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya (Pasal 1 angka (2) UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek).

(2) Merek Jasa
Merek jasa adalah merek yang di gunakan pada jasa yang di perdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya (Pasal 1 angka (3) UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek).
Merek merupakan tanda. Tanda yang memberi kepribadian atau pengindividualisasian kepada barang-barang. Memberi kepribadian atau pengindividualisasian, dalam arti memberi tanda yang khusus, yang mempunyai daya pembeda (distincti venees) atas barang dengan cara bermacam-macam, antara lain dengan mencetak tanda yang bersangkutan pada barang atau dikaitkan pada barang itu, dengan mengantungkan pelat tanda khusus tersebut.[8]
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa merek tidak dapat di daftarkan atas dasar permohonan yang di ajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Syarat suatu merek berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah:
a.    Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.
b.   Tidak memiliki daya pembeda.
c.    Tidak menjadikan milik umum; atau
d.   Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang di mohonkan pendaftarannya.
Permohonan merek dapat ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut : 
a.    Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
b.   Mempunyai persamaan pada pokonya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
c.    Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah di kenal.[9]
Selain itu permohonan pengajuan merek juga dapat di tolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut (Pasal 6 (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek):
a.    Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto,atau nama badan hukum yang di miliki orang lain, kecuali atas dasar persetujuan tertulis dari yang berhak.
b.   Merupakn tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem Negara atau lambang nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
c.   Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang di gunakan oleh Negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Daya pembedaan (distinctivenees), merupakan unsur yang utama seperti halnya pada paten, kebaharuan (novelty) merupakan unsur pokok dan untuk hak cipta, urisinalitas (originality) menjadi unsur utama, maka untuk merek yang menjadi unsur paling penting adalah daya pembeda (distinctivenees).[10]
Tidak terdapat daya pembeda jika, merek tersebut mengandung persamaan pada keseluruhannya, atau pada pokoknya dengan merek lain. Persamaan pada pokoknya dari pada merek, dilihat merek itu secara keseluruhan, apakah wujudnya atau wujudnya atau bunyinya yang mempunyai kemiripan, seperti pada gambar banteng dengan gambar sapi, bunyi sandoz dengan santos. Demikian pula kemiripan dalam arti seperti gambar kuda terbang dengan kata kuda terbang. Juga tidak terdapat daya pembeda, jika merek itu di buat terlalu rumit dengan mencantumkan berbagai tanda, atau di buat terlalu sederhana seperti, dengan mencantumkan sebuah titik, sebuah angka atau huruf.

B.        Perlindungan Merek di Indonesia
Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-undang Merek No. 15 tahun 2001 pada tanggal 1 Agustus 2001.[8] Undang-undang Merek No. 15 tahun 2001 menganut sistem konstitutif dimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek baru akan diperoleh apabila merek tersebut didaftarkan (first to file),  menggantikan sistem deklaratif (first to use) yang pertama kali dianut oleh Undang-undang No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.[11]
Ketentuan Pidana  yang mengatur tentang sanksi dan denda bagi pelanggar merek diatur dalam Pasal 90 – 95 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Pidana penjara yang dikenakan pada terdakwa adalah paling lama 5 (lima) tahun, sedangkan denda paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
Dalam hal perlindungan merek, Indonesia sesungguhnya tidak hanya mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan nasional di bidang merek semata, akan tetapi sangat dipengaruhi oleh TRIPs yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Pembentukan Agreement on Establishing the World Trade Organization (WTO). Oleh karena perjanjian WTO merupakan perjanjian multilateral, maka bagi negara yang menandatanganinya seperti Indonesia harus taat pada ketentuan tersebut. Pemerintah Indonesia telah mengakomodasikan ketentuan-ketentuan Persetujuan TRIPs tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Begitu pula mengenai perlindungan bagi merek terkenal sebagaimana pula telah diatur dalam Konvensi Paris pada Pasal 6bis.[12]
Persetujuan TRIPs memuat pengaturan mengenai penegakan hukum untuk mencegah dan mengatasi terjadinya pelanggaran di bidang HKI di negara-negara anggota. Pengaturan-pengaturan mengenai penegakan hukum ini secara garis besar memuat kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada badan peradilan, badan administrasi (Pabean) dan pemegang Hak Kekayaan Intelektual, bila terjadi pelanggaran yang menyangkut Hak Kekayaan Intelektual. Dalam era global, era perdagangan bebas, dimana negara-negara saling mengembangkan usaha-usaha investasi ke negara-negara lainnya di bidang perdagangan yang memiliki aspek HKI, bagian yang terpenting dalam TRIPs adalah Bagian Ke-empat yang mengatur tentang “Special Requirements Related to Boarder Measures” yang mengandung prinsip-prinsip pokok dalam penegakan hukum bila terjadi pelanggaran dan/atau adanya indikasi pelanggaran.[13]
Bagi Indonesia, seiring dengan meningkatnya perdagangan internasional yang cenderung menciptakan pasar global yang semakin mengarah  kepada perdagangan bebas, tersedianya sistem perlindungan hukum yang efektif di bidang HKI semakin diperlukan. Peranan tersebut secara nyata akan terlihat pada dampak dari perlindungan hukum di bidang HKI yang dapat meningkatkan citra Indonesia di forum internasional. Di dalam negeri akan berdampak pada peningkatan kualitas dan kreatifitas masyarakat di berbagai bidang, mendorong alih tehnologi dan alih ilmu pengetahuan, memperbesar informasi di bidang HKI, merangsang penanaman modal asing, melindungi konsumen dan sebagainya.[14]
Sedangkan untuk perlindungan hukum terhadap merek terkenal sendiri, landasan hukumnya sudah lama diatur dalam Konvensi Paris, yaitu bahwa negara-negara anggota Konvensi Paris harus menolak atau membatalkan pendaftaran dan melarang pemakaian merek yang merupakan reproduksi, imitasi atau terjemahan yang menimbulkan kekeliruan atau kekacauan dari suatu merek yang dipandang dari suatu negara merek terdaftar atau dipakai sebagai suatu merek yang terkenal dan merupakan merek orang lain.
           
Peranan POLRI dalam Menangani Kejahatan HaKI
Polisi Republik Indonesia (POLRI) selaku alat negara, perlu melakukan berbagai upaya penanggulangan atas kejahatan atau pelanggaran HKI melalui upaya penegakan hukum dengan melakukan penyidikan dan investigasi. POLRI diharapkan untuk senantiasa berupaya melakukan penegakan hukum berdasarkan kewenangan yang ada melalui kegiatan penyidikan kejahatan HKI yang terjadi.
Sejak berlakunya UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, tahapan proses peradilan pidana terbagi secara nyata, yaitu penyelidikan dan penyidikan (investigasi) dilakukan oleh POLRI; penuntutan merupakan kewenangan Kejaksaan dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan menjadi wewenang Hakim. Setelah perkara diputus di Pengadilan, maka pelaksanaan putusan Hakim dilakukan oleh Jaksa, sedangkan pembinaan dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan.
Dengan batasan yang tegas antara fungsi-fungsi tersebut diatas, maka dalam penerapannya harus merupakan suatu proses peradilan atau penegakan hukum yang terpadu. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek.

Provisional Measures
Mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian atau dunia usaha yang sangat terkait erat dengan ekonomi dan perdagangan, oleh karenanya penyelesaian sengketa merek menjadi kewenangan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga, sehingga diharapkan sengketa perdata di bidang merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Pemilik merek memiliki upaya perlindungan hukum terhadap mereknya dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga agar dapat dikeluarkan “penetapan sementara pengadilan” untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Terhadap penetapan sementara tersebut, tidak dapat dilakukan upaya hukum banding atau kasasi. Selain itu pemilik merek diberi kesempatan untuk menyelesaikan sengketanya melalui badan selain badan peradilan, yaitu arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.
Penetapan sementara pengadilan ini disebut provisional measures, yang juga umum dikenal dalam peraturan arbitrase, maupun konvensi tentang penyelesaian sengketa tentang penanaman modal.[15] Didalam Persetujuan TRIPs  mengenai provisional measures diatur dalam Article 50, sebagai berikut:

“The judicial authorities shall have the authority to order prompt and effective provisional measures:
a.  to prevent an infringement of any intellectual property right from occuring, and in particular to prevent the entry into the channels of commerce in their jurisdiction of goods, including imported goods immediately after customs clearance;
b.  to preserve relevant evidence in regard to the alleged infringement.”

Kesimpulan
Inti pada setiap bisnis yang sukses adalah merek yang digunakan oleh pelaku bisnis untuk mengidentifikasikan barang/jasa yang dijualnya. Selain menandai barang/jasa yang ditawarkan, merek juga harus dapat berfungsi sebagai alat untuk meyakinkan konsumen atas kualitas barang/jasa yang dilekati merek tersebut.
Pemilihan merek secara seksama adalah hal yang penting agar merek tersebut dikenali oleh konsumen. Hal ini seringkali memerlukan pengorbanan waktu dan biaya yang tidak sedikit didalam mempromosikan merek untuk menjadi merek yang terkenal. Sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 6 huruf b UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek bahwa ada beberapa prasyarat untuk sebuah merek dikategorikan sebagai merek terkenal, yaitu pengetahuan umum masyarakat mengenai merek yang bersangkutan, reputasi karena adanya promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia, dan juga bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.
Sungguh merupakan hal yang sangat merugikan bagi pemilik merek terkenal apabila mereknya disalahgunakan oleh pihak lain dengan itikad tidak baik yang pada akhirnya akan memperdaya konsumen, sehingga tidak mempercayai lagi kualitas merek yang sesungguhnya.
Undang-undang Merek telah mengatur ketentuan pidana yang bertujuan untuk membela kepentingan dan memberi perlindungan kepada pemilik merek secara luas dan masyarakat (konsumen) dari perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga dengan demikian pasar Indonesia akan terbebas dari barang bermutu rendah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi di sisi lain, dari kasus yang dijelaskan di muka, tampaknya tidak mudah untuk melakukan penegakan hukum di masyarakat. Selain itu juga, sosialisasi oleh pemerintah secara terus menerus mengenai pentingnya HKI dan khususnya penegakan hukum atas merek di masyarakat dinilai masih sangat penting.
  
DAFTAR PUSTAKA

Cita Citrawinda Priapantja, 2001, “Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia” makalah disampaikan pada Seminar HaKI dan Penegakan Hukumnya (Jakarta: 19 – 20 September 2001)
Cita Citrawinda Priapantja, 2001, “Perlindungan Merek di Indonesia”, paper disampaikan pada Pelatihan Fasilitator HAKI (Jakarta: 27 Oktober 2001)
Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, 2003, Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
M. Yahya Harahap, 1996, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 1992, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakt
Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 1997, Pembaharuan Hukum Merek di Indonesia(dalam rangka WTO, TRIPs), Bandung: Alumni
Sudargo Gautama, 1994, Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional: TRIPs, GATT dan Putaran Uruguay, Bandung: Citra Aditya Bakti
Republik Indonesia, Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek
Republik Indonesia, Undang-undang No. 7 tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.
Republik Indonesia, Undang-undang No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan
Harian Kompas, 9 April 2002



[1] Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, 1997, Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam rangka WTO, TRIPs). Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 5-6.
[2] Pemerintah RI telah menandatangani Persetujuan TRIPs pada tanggal 15 April 1994 dengan meratifikasi hasil Putaran Uruguay yaitu Agreement Establishing the World Trade Organization melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Selain itu juga telah meratifikasi Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, melalui Keppres No. 15 tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979, dan Trademark Law Treaty (TLT) melalui Keppres No 17 Tahun 1997.
[3] Op.cit hal. 6-7. Lihat Pasal 1  Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek
[4] Laporan USTR – 2005 Special 301 Report yang menyatakan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang masuk dalam kategori Priority Watch List.
[5] Sudargo Gautama, 1994, Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional: TRIPs, GATT dan Putaran Uruguay, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 27.
[6] Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia), Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1993, Hal. 121.  
[7] Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997, Hal. 267-268.  
[8] Harsono Adi Sumarto, Hak Milik Intelektual Khususnya Merek dan Paten, Jakarta, Akademik Pressindo, 1989, Hal. 46.  
[9] Pasal 6 (1) UU No.15 tahun 2001 tentang Merek
[10] Sudargo Gautama, Hukum Merek Indonesia, Bandung: Alumni, 1977, Hal. 30.  
[11] Undang-undang No. 21 tahun 1961 menganut sistem deklaratif (first to use), artinya  “siapa yang pertama-tama memakai suatu merek di dalam wilayah Indonesia dianggap sebagai pihak yang berhak atas merek yang bersangkutan”.
[12] Nils Victor Montan, Chander M. Lall dan Clifford Borg-Marks, (Author & Ed.), Trademark Anticounterfeiting in Asia and The Pacific Rim (New York: INTA) 2001, hal 97.
[13] Persetujuan TRIPs Pasal 51 dan 52
[14] Kompas tanggal 9 April 2002.
[15] Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, Undang-undang Merek Baru Tahun 2001, (Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 189. Lihat juga http://www.inta.org/.

Makalah. BATIK DAN TARI PENDET DIKLAIM MALAYSIA



KETIKA BATIK DAN TARI PENDET DIKLAIM MALAYSIA
Oleh : Paul Sudiyono


Latar Belakang
Sudah berapa banyak produk budaya dan kesenian Indonesia yang diklaim oleh Malaysia. Sebut saja Reog Ponorogo, Jaran kepang, Angklung, Gamelan, Rendang, Rasa Sayange, dan masih banyak lagi hingga terakhir, Batik dari Jawa dan Tari Pendet yang jelas-jelas produk budaya local rakyat Bali ikut pula diklaim. Klaim Malaysia terhadap budaya dan kesenian Indonesia sudah terjadi sejak awal kemerdekaan Malaysia dan menjadi salah satu pemicu konflik antara kedua negara serumpun. Kita tidak bisa menerima pernyataan seorang budayawan Malaysia, yang mengatakan bahwa klaim yang dilakukan oleh Malaysia merupakan usaha untuk melindungi khasanah budaya Melayu dari klaim barat. Negara-negara Eropa memang sangat tertarik dengan eksotika budaya Indonesia. Namun tidak berarti seni dan budaya Indonesia diklaim menjadi milik Malaysia.  Tentu saja kita tidak setuju dengan pernyataan itu. Batik dan Tari pendet misalnya. Jelas merupakan produk yang berasal dari Indonesia. Maka pemerintah wajib melindungi dari klaim negara manapun. Apa bedanya direbut Malaysia atau negara Eropa?. Untungnya Norman Abdul Halim, produser film dokumenter Malaysia, meminta maaf atas klaim batik dan tari pendet serta menghentikan iklan Enigmatic Malaysia di Discovery Chanel.
Dibidang politik, Indonesia-Malaysia negara serumpun tetangga paling dekat yang seharusnya saling mendukung dan mengisi kekurangan justru tidak pernah luput dari konflik. Lihat saja sejak Soekarno menjadi Presiden, aksi ganyang Malaysia menjadi salah satu bukti sejarah ketidak harmonisan hubungan kedua negara. Indonesia beranggapan bahwa negara boneka bentukan Inggris itu adalah sebatas semenanjung Malaya (bekas jajahan Inggris) tidak meliputi negeri Sabah yang berada di Kalimantan bagian utara.
Sektor Seni dan Budaya menjadi saasaran empuk potensi konflik. Konflik yang pemicunya dari sektor tersebut muncul karena keragaman budaya leluhur kedua negara. Mengingat Malaysia adalah negara dengan budaya luhur melayu, begitupun Indonesia, khususnya di Indonesia bagian barat. Karena budaya ini dimiliki oleh kedua negara yang berbeda, maka kebudayaan yang berada di wilayah ini disebut budaya daerah abu-abu ; gray area. Budaya yang berada di wilayah ini bisa dimiliki oleh kedua belah pihak, tapi tidak boleh diklaim secara sepihak.
Yang kerap terjadi, khususnya akhir-akhir ini adalah seringanya terjadi klaim di satu pihak saja. Tidak hanya itu, seringkali juga Malaysia mengklaim budaya-budaya yang tidak berada di daerah abu-abu atau yang secara sangat jelas merupakan milik Indonesia, misalnya saja Tari pendet dan Batik Indonesia. Sangat banyak hal-hal yang menjadi pemicu konflik dalam hal budaya ini karena jika kita bicara tentang budaya suatu negara, maka secara tidak langsung kita tengah berbicara tentang identitas negara tersebut yang jelas berhubungan langsung dengan kedaulatan negara yang bersangkutan.
Klaim Malaysia terhadap Batik dan Tari pendet seharusnya bisa menjadi pelajaran dan peringatan bagi kita semua. Sepertinya kita kurang bersyukur, kita punya begitu banyak kesenian dan tarian yang mempesona, namun tak banyak dari kita yang mau mempelajari dan melestarikan. Bahkan kita sepertinya bangga kalau seni dan budaya kita dipelajari dan kemudian ditampilkan/dipertontonkan oleh bangsa lain. Papan-papan penunjuk jalan di Jogja khususnya dan dikota-kota di Jawa pada umumnya banyak yang dituliskan dalam aksara Jawa, tapi berapa banyak anak muda sekarang yang bisa membaca dengan huruf Jawa?.
Pemerintah sudah tentu harus bertindak cepat, tegas, namun juga smart. Berbagai produk kesenian dan budaya kita musti didata dan didaftarkan hak miliknya agar tak perlu lagi kecolongan di kemudian hari. Selanjutny kita juga tidak boleh kalah dalam memasarkan Indonesia di luar negeri. Harapannya, tentu saja agar orang asing lebih tertananm dengan seni dan budaya kita. Kalau seni dan budaya itu sudah dikenal bangsa asing, maka sulit bagi bangsa lain untuk mengklaim seni dan budaya tersebut sebagai miliknya.
Dari kasus tersebut tentu kita sebagai bangsa religi harus selalu mengambil hikmahnya. Dari kasus pencurian budaya semacam ini ternyata juga mampu menggugah semangat untuk mempertahannkan seni dan budaya kita. Sejak batik diklaim negara Malaysia, sekarang banyak instansi yang mewajibkan penggunaan seragam batik di hari-hari tertentu. Anak muda pun tak lagi canggung mengenakan batik karena desain dan motifnya terus berkembang menyesuaikan zaman. Bangsa Indonesia yang di luar negeri pun kian bersemangat dalam mempromosikan budaya Indonesia kepada orang asing. Banyak orang Indonesia yang sebelumnya cuek dengan budaya Indonesia, kini menjadi lebih peduli terhadap nasionalisme dan identitas bangsa ini. Apa yang ditunjukkan Malaysia seharusnya bukan hanya membuat rasa nasionalisme kita tersentil. Tapi nasionalisme yang produktif, seperti digagas mendiang Nurcholish Madjid. Menurut Cak Nur, kita harus menjadi bangsa yang lebih kompetitif dengan karya-karya nyata yang mengharumkan bangsa. Menurutnya, SDM kita misalnya, harus terus dibenahi sehingga setidaknya bisa melebihi Malaysia. Dulu mereka mengimpor guru, kini kita hanya mampu mengekspor tenaga kasar sehingga telah terjadi perbudakan di zaman modern. Kita harus marah, tetapi setelah marah reda, kita harus bekerja keras untuk mengatasi ketertinggalan kita dari Malaysia.
Batik Indonesia secara resmi telah diakui oleh UNESCO. Batik dimasukkan ke dalam Daftar Representatif sebagai Budaya Tak  Benda Warisan Manusia (representative list of the intangible cultural heritage of humanity) dalam Sidang ke-4 Komite Antar-Pemerintah (fourth session of the intergovernmental committee) tentang Warisan Budaya Tak Benda di Abu Dhabi. Sedangkan Tari Pendet seperti yang penulis utarakan diatas bahwa Malaysia telah mengakui Tari Pendit milik bangsa Indonesia. Selanjutnya bagai mana bangsa Indonesia mampu mempertahankan seni budaya tersebut?. Dibawah ini akan penulis sampaikan beberapa strategi yang dapat dipakai sebagai acuan untuk mempertahankan senibudaya adiluhung bangsa Indonesia.
  
Mempertahankan Identitas Budaya Bangsa
UUD 1945 amandemen ke empat, pasal 32 berubah menjadi 2 ayat. Ayat (1) berbunyi: "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kekebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya." 
Jika ayat (1) ini dirinci, ada 3 potongan makna yang terkandung di dalamnya. Pertama, "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia….". Potongan kalimat kedua berbunyi,"…di tengah peradaban dunia…", penegasan bahwa kebudayaan Indonesia adalah bagian dari kebudayaan dan perdaban dunia. Potongan kalimat ketiga, "….dengan menjamin kebebasan masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya"  merupakan cerminan pemenuhan kehendak tentang perlunya kebebasan dalam mengembangkan nilai budaya masing-masing suku bangsa. Ayat (2) berbunyi, "Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai  kekayaan budaya nasional", ini berarti bahwa masalah bahasa (daerah) sudah dengan sendirinya merupakan salah satu kekayaan (bagian) dari kebudayaan bangsa. 
Jaminan seperti yang tertuang dalam kedua ayat tersebut sudah semestinya menjadi kekuatan dan semangat bagi anak bangsa untuk tetap mau mempelajari, menghayati, mengamalkan, dan mempertahankan seni budaya bangsa, khususnya pemerintah secara institusional selaku pengambil kebijakan. Namun demikian, untuk menyelamatkan dan mempertahankan identitas budaya bangsaa kita memerlukan lebih dari sekadar pernyataan semata. Bangsa ini memerlukan suatu grand strategy, strategi besar berdimensi luas dan bervisi jauh ke depan, atas seluruh hajat hidup dan sumberdaya, termasuk budaya, bahasa dan sejarahnya. Pemerintah semestinya melakukan inventarisasi, kodifikasi dan selanjutnya publikasi identitas kebudayaan secara serentak, terorganisir dan menyeluruh. Faktanya, Indonesia hingga saat ini tidak memiliki data lengkap mengenai identitas budaya yang tersebar di setiap daerah. Perlindungan hak cipta terhadap seni budaya juga sangat lemah, sedangkan publikasi multimedia secara internasional mengenai produk seni budaya masih sangat minim. Dan yang paling parah Indonesia juga menghadapi persoalan buruknya birokrasi pendataan hak cipta. Meskipun permohonan pendaftaran hak cipta mengenai seni budaya sudah disampaikan, belum tentu permohonan tersebut segera diproses dan dipublikasikan. Sejak 2002 sampai Juni 2009, misalnya, sudah ada 24.603 permohonan pendaftaran hak cipta bidang seni yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkum dan HAM). Namun, hingga saat ini, permohonan yang disetujui belum dipublikasikan. Hal ini juga terkait dengan belum adanya dasar hukum formal.
Strategi tersebut di atas dapat pula dijabarkan dan dilengkapi dalam bentuk langkah khusus-konkrit. Strategi yang dimaksud misalnya mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan perangkat-perangkatnya untuk melakukan pendaftaran dan basis data bersama seluruh khazanah kebudayaan nasional. Itu dengan melibatkan  semua pihak se-nusantara, serta membiasakan generasi muda menggunakan berbagai fasilitas teknologi informasi untuk keperluan yang terkait dengan pelestarian dan apresiasi senibudaya nasional Indonesia. Strategi lainnya dapat berupa mendorong daya kreasi pengembangan sains dan teknologi yang ber-inspirasi dari kekayaan yang bersumber pada berbagai aspek kebudayaan tradisional Indonesia atau warisan budaya bangsa (national heritage) yang sangat bhinneka bagi kemajuan peradaban dunia, menanamkan nilai-nilai budaya lokal/nasional yang positif dan konstruktif. Mengingat bangsa Indonesia adalah bangsa yang terbuka maka strategi tersebut perlu dilengkapi dengan upaya penyaringan budaya asing yang masuk melalui aktualisasi budaya.
Salah satu dimensi lain yang tidak bisa diabaikan dalam upaya mengusung kembali khasanah identitas senibudaya bangsa adalah dunia pendidikan. Karena ancaman globalisasi yang paling mendasar adalah globalisasi budaya yang berdampingan dengan globalisasi ekonomi, maka strategi yang harus diutamakan adalah strategi budaya yang berbasis penguatan pendidikan. Sumberdaya manusia yang peka terhadap identitas budaya, serta berdaya saing tiggi juga berwawasan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, dibangun melalui pendidikan.
Pendidikan, baik formal maupun non-formal adalah bagian dari kebudayaan dan kebudayaan adalah sistem nilai yang kita hayati. Dalam pandangan Daoed Joesoef kegiatan pendidikan adalah kegiatan budaya. Melalui pendidikan yang sudah diperbarui ini, masyarakat dibantu untuk tidak hanya menjadi sekadar pendukung budaya tetapi lebih-lebih berperan sebagai pengembang budaya. Dalam hubungannya dengan meneguhkan identitas kebudayaan, pendidikan merupakan wahana sentral dalam menerjemahkan gagasan tersebut menjadi kenyataan perilaku yang semakin menguat dalam masyarakat, terutama pada generasi muda.
Wacana tersebut dalam tahap implementasinya mengharuskan pendidikan yang diterapkan bersumber dari bentuk kurikulum yang sarat muatan atau nilai penguatan identitas budaya nasional. Ini berarti kurikulum yang bermuatan budaya nasional akan sama antara satu daerah yang satu dengan daerah yang lain, tetapi akan berbeda ketika menyangkut identitas budaya lokal masing-masing. Selain membagi dan berbagi pengetahuan mengenai adat istiadat lokal dan nasional, nilai-nilai budaya bersama juga harus disampaikan dalam proses pendidikan yang berbasis nilai-nilai budaya lokal dan nasional. Pengetahuan mengenai adat istiadat lokal maupun nasional dan pemahaman mengenai nilai-nilai bersama sebagai hasil dari proses pendidikan berbasis nilai-nilai budaya lokal dan nasional akan membentuk manusia Indonesia yang bangga terhadap tanah airnya. Rasa kebanggaan ini akan menimbulkan rasa cinta pada tanah airnya yang kemudian akan mengejawantah dalam perilaku melindungi, menjaga kedaulatan, kehormatan dan segala apa yang dimiliki oleh negaranya, dalam hal ini adalah identitas kebudayaan nasional.

Kesimpulam
   Dari uraian penulis diatas dapat ditarik suatu kesimpulan sederhana yang mungkin tidak akan dapat diuraikan dengan kalimat yang panjang. Namun, ada baiknya kita sedikit menyadari bahwa kebijakan konkrit sebagaimana yang telah dijelaskan di atas medesak untuk dilakukan agar bangsa Indonesia tidak terjerembab ke lubang yang sama untuk ke sekian kalinya, seni dan budaya kita diklaim oleh Malaysia atau bahkan negara lain. Strategi kebudayaan yang monolitik mesti dipudarkan oleh upaya pemerintah memfasilitasi serta mengadvokasi setiap hak sosial-budaya yang dimiliki kebudayaan lokal. Jika ingin menyelamatkan/mempertahankan 'jati diri bangsa', maka strategi kebudayaan yang usang perlu dibuang, karenanya, politik kebudayaan perlu direartikulasi dan revitalisasi dalam nuansa baru yang lebih memberdayakan, bukan menentukan, tidak jatuh pada logika hasrat materialistik-kapitalistik semata.
Terkait dengan pendidikan, pemerintah hendaknya merancang sebuah kurikulum yang sarat muatan budaya lokal dan nasional yang diakui dan dijadikan identitas bangsa. Pelaksanaannya dapat dilakukan sebagai pelajaran ekstrakurikuler atau menjadi bagian dari kurikulum sekolah yang terintegrasi dalam mata pelajaran yang telah ada, mulai dari tingkat pendidikan yang paling rendah sampai dengan perguruan tinggi.

 
DAFTAR PUSTAKA
 Anonim. “Mungkinkah Pariwisata Budaya Indonesia Maju?”.  Sinar Harapan.  27 Mei 2004.
Dewantara, K.H.   Kebudayaan. Yogyakarta: Penerbit Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa. 1994.
Husamah. “Mengusung Multikulturalisme. Media Indonesia, 12 Juli 2008.
Karim,M.R. “Arti Keberadaan Nasionalisme”. Analsis CSIS XXV (2). 1996.
Koentjaraningrat (ed.). Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Djambatan.  2002.
Kompas,  31 Agustus 2009.
Mahayana, MS. Akar Melayu: Sistem Sastra dan Konflik Ideologi di Indonesia dan Malaysia. Magelang: Indonesiatera. 2001.
Rahayu, A. Pariwisata: Konseptualisasi Kebudayaan. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. 2006.
Sugiarti, dan Trisakti Handayani.  Kajian Kontemporer Ilmu Budaya Dasar. Malang: UMM Press. 1999.
Suseno, FM.  Filsafat Kebudayaan Politik. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama. 1992.
Swasono, MFH.  Kebudayaan Nasional Indonesia: Penataan Pola Pikir. Bukittinggi: makalah Kongres Kebudayaan V, Bukittinggi, 20– 22 Oktober 2003.
Rochaeti, E. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.

Makalah. DESAIN INDUSTRI



ANALISIS PENYELESAIN SENGKETA DALAM
 UU NO. 31 TAHUN 2000 TENTANG
DESAIN INDUSTRI
Oleh : Paul Sudiyono

Tiga Undang-undang di bidang HaKI yang berkaitan dengan perlindungan terhadap Industrial Designs Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuits, Protection of Undisclosed Information disetujui oleh DPR pada tanggal 4 Desember 2000 dan disahkan menjadi Undang-undang pada tanggal 20 Desember 2000 yang masing-masing menjadi Undang-Undang Rahasia Dagang No. 30 tahun 2000, Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu No. 32 Tahun 2000, dan tentu saja Undang-undang No. 31 tahun 200 tentang Desain Industri.
Pengesahan dan pelaksanaan Undang-undang Desain Industri itu merupakan kesungguhan Indonesia untuk memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana diatur dalam Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights atau TRIP’s Agreement. Tidak ada kewajiban bagi negara-negara anggota WTO yang telah meratifikasi TRIPS Agreement untuk menyamakan sistem perundang-undangan hak kekayaan intelektualnya dengan negara-negara industri maju, karena yang diperlukan adalah mengharmonisasikan dan menerapkan  perundang-undangan desain industri yang sesuai dengan persyaratan minimal yang diatur dalam TRIPS Agreement.
            Dalam UUDI secara umum menurut penilaian penulis sudah memenuhi perlindungan terhadap desain industri dalam negeri, namun ada salah satu hal yang patut menjadi perhatian kita semua yakni masalah penyelesaian sengketa. Tidak maksimalnya hasil yang diperoleh dari beberapa kasus yang disengketakan disebabkan karena berbagai hal, diantaranya adalah proes penyelesaiannya yang membutuhkan waktu lama bahkan sampai bertahun-tahun. Jadi untuk mewujudkan system peradilan yang cepat, tepat dengan biaya murah belum terpenuhi.
Pelanggaran atau sengketa dibidang desain industri dapat terjadi dan diselesaikan secara pidana dan/atau perdata. Dalam hal pemegang desain industri telah mendaftarkan desain industri dan memperoleh Sertifikat Desain Industri, dan jika haknya dilanggar oleh pihak lain maka ia dapat menentukan penyelesaian pelanggaran haknya apakah akan dilakukan secara pidana atau perdata.
Jika penyelesaian pelanggaran itu dilakukan secara pidana maka pemilik hak desain industri harus mengadukannya kepada polisi sebagai penyidik pada kepolisian daerah (Polda) jika pelanggaran itu berskala kecil dan terjadi di wilayah tersebut, atau mengadu pada markas besar kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) jika pelanggaran desain industri berskala besar dan terjadi di beberapa wilayah Polda, atau bisa juga mengadu pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Ditjen HaKI (vide Pasal 53 UUDI). Penyidik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) UUDI berwenang :
a.         Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidangDesain Industri;
b.         Melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan tindak pidana di bidang HaKI di atas;
c.         Meminta keterangan dan bahan bukti dari pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di atas;
d.         Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatataan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di atas;
e.         Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain;
f.          Melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di atas;
g.         Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di atas.
Disayangkan proses penyelesaian pelanggaran yang diadukan kepada lembaga di atas tidak ditentukan jangka waktu penyelesaiannya. Dari pengalaman dan informasi para pihak pemegang desain industri yang telah menjadi korban pelanggaran itu, proses pengaduan perkara di kepolisian atau PPNS hingga berkas perkara itu disampaikan ke pengadilan negeri
berlangsung lebih dari 6 (enam) bulan. Dan pihak terdakwa yang tidak puas terhadap putusan pengadilan negeri dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi, dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung jika tidak puas pula terhadap putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi.
Jelas, proses penyelesaian secara pidana tidak memberikan kepastian waktu dan biaya. Dari pengetahuan penulis, perkara pelanggaran desain industri waktunya bisa sampai bertahun-tahun, bahkan ada yang ketika waktu berlangsungnya perlindungan tehadapa desain industri habis (10 tahun), keputusan kasasi baru turun.
Kemudian, perkara perdata yaitu gugatan pembatalan terhadap desain industri terdaftar yang memanfaatkan Pengadilan Niaga di Pengadilan negeri sebagai upaya penyelesaian perkara. Seperti kasus perdata pada umumnya, undang-undang ini juga memberikan hak bagi para pihak yang bersengketa untuk menggunakan lembaga arbitrase maupun alternatif penyelesaian sengketa (Pasal 47 UUDI). Namun penunjukan lembaga untuk menyelesaikan sengketa tersebut belum sepenuhnya terpenuhi karena keterbatasan ahli, harapan agar penyelesaian sengketa di bidang desain industri dapat dilakukan secara profesional, lebih efisien dan efektif belum memberikan hasil yang maksimal.
Gugatan pembatalan pendaftaran desain industri diajukan oleh pihak yang berkepentingan melalui pengadilan niaga di wilayah tempat tinggal tergugat, dan tidak selalu harus melalui Pengadilan Niaga di Jakarta dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia (vide Pasal 38 ayat [1] jo. Pasal 39 ayat [1] dan yat [2] UUDI). Ketentuan ini sejalan dengan hukum acara perdata pada umumnya yang menyatakan bahwa gugatan diajukan melalui yurisdiksi pengadilan negeri di wilayah atau domisili tergugat berada. Namun, oleh karena jumlah Pengadilan Niaga hanya 5 (lima) yaitu: Pengadilan Niaga Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Makassar, Maka cakupan domisili hukum tergugat itu akan melintasi kewenangan beberapa pengadilan negeri. Umpamanya, Tergugat berdomisili di daerah Jakarta yang telah mendaftarkan desain industri sepatu secara tanpa hak di Ditjen HaKI, dan Penggugat beralamat di daerah Yogyakarta, yang merasa sebagai pendesain sepatu itu dan memiliki bukti-bukti bahwa tergugat telah “mencuri” desain industri sepatu milik Penggugat. Maka jika Penggugat akan mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran desain industri itu Pengguggat harus mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan gugatan itu bukan diajukan melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta.
Penyelesaian perkara melalui Pengadilan Niaga menurut penulis tidak jauh berbeda dengan memperkarakan kasus desain industri melalui tuntutan pidana. Jumlah dan letak Pengadilan Niaga menjadi persoalan yang harus segera diselesaian mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas. Juga lamanya proses penyelesaian dan mengingat perlindungan terhadap desain industri jangka waktunya hanya 10 tahun dan sangat terbatas serta tidak dapat diperpanjang lagi.