MY FAMILY

 photo 4562792c-e534-49a2-adc9-8476f08d160c.jpg  photo 2d309cbd-6c2b-4b21-b106-66fa5e2f892d.jpg  photo 4d1b38fa-dc78-4463-8dc5-9a56662fe4ee.jpg Photobucket

Kamis, 05 Februari 2015

Reform Hukum



REFORMASI HUKUM DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP EKSISTENSI PERADILAN MILITER
DALAM PERSPEKTIF SEJARAH
Oleh Paul Sudiyono


I. PENDAHULUAN
A.        Latar Belakang
Di Indonesia, gerakan reformasi dimulai pada tahun 1998, dengan tujuan utama untuk membentuk pemerintahan demokrasi Indonesia baru. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, reformasi bidang hukum menjadi prioritas dan dilakukan secara tertahap, sebab tidak mungkin untuk melakukannya semua secara simultan, mengingat reformasi pada hakekatnya bukan revolusi. Langkah awal yang harus dilakukan adalah perbaikan sistem melalui perubahan dan penyempurnaan peraturan-peraturan yang mendasari penegakan hukum. Dari sini titik tolak kebijakan dan politik penegakan hukum dilakukan. Salah satu acuan reformasi hukum di bidang penegakan hukum yang signifikan adalah Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Menyelamatkan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Atas dasar ini, dilakukan pengkajian kembali mengenai fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia.
Tahap awal reformasi hukum adalah amandemen UUD 1945 sebagai dasar utama bagi konstitusi Negara RI. Secara prinsipil, amandemen UUD merupakan sebuah keniscayaan, karena tidak mungkin melakukan reformasi politik dan ekonomi tanpa melakukan reformasi hukum, sedangkan reformasi hukum tidak mungkin dilakukan tanpa melakukan perubahan konstitusi (constitutional reform). Dalam pandangan Abraham Amos, proses amandemen konstitusi bukan sesuatu yang keramat (tabu), karena bertujuan untuk memperbaiki hal-hal substansial yang belum termuat dalam konstitusi. Pada awal pembentukannya, UUD 1945 adalah konstitusi yang bersifat sementara, yang oleh Soekarno disebut sebagai UUD revolutiegrondwet.
Dalam kaitan tersebut, institusi militer adalah satu dari sekian banyak instuti yang menjadi prioritas pelaksanaan reformasi. Bukan hanya dwifungsinya, yang pada masa itu ikut berperan aktif menopang pemerintahan orde baru, tetapi  Peradilan Militer sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mendapat pengaruh reformasi.

B.        Perumusan Masalah
Dari latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yang selanjutnya akan penulis uraikan dalam pembahsan berikut, yaitu:
1.         Bagaimana sesungguhnya reformasi dan reposisi kekuasaan kehakiman?
2.         Bagaimana reformasi peradilan militer?
3.         Bagaimana kedudukan Peradilan Militer dan yurisdiksinya dalam perspektif sejarah?

II. PEMBAHASAN

1.         Reformasi dan Reposisi Kekuasaan Kehakiman
Reformasi oleh Chuningham diartikan sebagai membentuk, menyusun, dan mempersatukan kembali. Bila dikaitkan dengan hukum, Thompson mengartikan reformasi sebagai proses perubahan tatanan hukum (constitusional reform). Di Indonesia, secara faktual reformasi diawali dengan melakukan amandemen UUD 1945, dengan tujuan memberikan arah pembangunan hukum yang mampu memberikan perlindungan kepada seluruh elemen masyarakat, sehingga terpenuhi hak konstitusionalnya. Menurut Jimly, pembaharuan hukum dapat dikelompokan menurut bidang-bidang: politik dan pemerintahan, ekonomi dan dunia usaha, kesejahteraan dan budaya, serta penataan sistem dan aparatur hukum. Namun, bidang-bidang yang menjadi target awal reformasi belum tercapai setelah lima belas tahun reformasi berlalu. Keberhasilan reformasi baru sebatas pada kebebasan berpolitik dan kebebasan berekspresi. Keberhasilan dalam aspek kebebasan berpolitik dan kebebasan berekspresi, menjadi keberhasilan demokrasi di masa reformasi. Keberhasilan ini sejalan dengan pemikiran Huntington, “...ada hal lain yang perlu dilakukan oleh negara yang sedang berada dalam transisi demokrasi seperti Indonesia, yaitu menjaga stabilitas pemerintahan demokrasi”. Tidak hanya itu, demokrasi juga ternyata menjadi jargon dan kendaraan politik reformasi. Willy Eichler menyatakan, “...esensi demokrasi adalah proses, karenanya ia merupakan sistem yang dinamis ke arah yang lebih baik dan maju dibandingkan dengan sebelumnya”. Robert A. Dahl menyebut demokrasi sebagai sarana, bukan tujuan, yakni sarana untuk mencapai persamaan (equality) politik yang mencakup tiga hal: kebebasan manusia, perlindungan terhadap nilai (harkat dan martabat) kemanusiaan, dan perkembangan diri manusia. Demokrasi di era reformasi akan terus menuju pada proses perubahan. Hal ini berbanding lurus dengan era reformasi yang juga dimaknai sebagai masa penuh perubahan, dalam istilah lain juga sering dimaknai sebagai masa demokrasi transisi. Pada masa transisi inilah, upaya perubahan konstitusi biasanya dilakukan. Meskipun pembuatan konstitusi di masa transisi adalah satu tugas yang tak gampang, sebuah negara biasanya tak punya pilihan selain melakukannya. Per Strand berpendapat bahwa “transisitransisi ke demokrasi pasti melibatkan satu elemen berupa reformasi konstitusi”.  Bagnor menunjukan bahwa “...satu masa yang sulit dan penuh gejolak adalah sebuah golden moment untuk melakukan reformasi konstitusi”.
Kondisi inilah yang terjadi pada tahun 1999 ketika awal dilakukan reformasi konstitusi di Indonesia. Tidak hanya itu, Thailand yang pernah mengalami transisi politik yang sulit, justeru berhasil mereformasi konstitusinya. Bahkan, Thailand merancang dan meratifikasi konstitusi rakyatnya pada tahun 1997 di tengah situasi krisis ekonomi yang sangat mirip dialami Indonesia di akhir 1990-an. Reformasi konstitusi di Indonesia, meskipun dilakukan dalam suasana transisi, namun tetap dilakukan pada koridor yang konstitusional. Indonesia melakukan amandemen “formal” bukan amandemen “informal”. Amandemen formal dilakukan menurut mekanisme perubahan yang di atur dalam konstitusi, sedangkan yang tidak formal dilakukan melalui praktek konvensi atau interpretasi peradilan konstitusi. Diawali dengan mengamandemen UUD 1945 pada tahun 1999, reformasi konstitusi di Indonesia bertahap dilakukan pada sidang MPR hingga perubahan keempat tahun 2002. Perubahan tersebut, tidak hanya terbatas pada UUD 1945, akan tetapi perubahan Undang-undang lainnya, termasuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan di lingkungan lembaga tinggi negara, dan lainnya. Mengingat perubahan tersebut dilakukan pada masa reformasi/transisi, maka produk hukumnya pun, menurut Gani Abdullah, disebut produk transisional, yakni untuk menjembatani dari keadaan semula menuju keadaan yang diubah oleh produk legislasi. Beberapa produk peraturan perundang-undangan yang turut diubah adalah tentang kekuasaan kehakiman dan badan-badan pelaksananya, yakni Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan badan-badan Peradilan.
Peradilan Militer, sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, tidak luput dari skema besar reformasi konstitusi. Berawal dari gagasan  penyatuatapan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, peraturan perundangan terkait mulai diupayakan untuk dirubah. Hasil perubahan tersebut, lahirlah UU No. 35 Tahun 1999. Paradigma lembaga peradilan yang dibangun adalah peradilan satu atap (one roof system). Karena itu, perubahan fundamentalnya merubah Pasal 11 yang melahirkan dualisme kekuasaan kehakiman, yang mengakibatkan ketidakjelasan pembinaan di kalangan profesi hakim. Paradigma atap tunggal (one roof system) yang diwujudkan dalam UU No. 35 Tahun 1999, selain menghilangkan dualisme, juga dalam rangka menciptakan independensi kekuasaan kehakiman yang terbebas dari intervensi pihak ekstra yustisial. Mengingat, Kekuasaan kehakiman meskipun memiliki kekuasaan (power), namun kekuasaannya tidak sebesar pada kekuasaan legislatif dan eksekutif. Karena itu, independensi ini penting, karena sering terjadi persinggungan antara proses peradilan dengan politik, baik pada skala makro maupun mikro. Kebijakan untuk menjadikan peradilan yang independen dilanjutkan dengan disusunnya UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. UU ini selain meneguhkan dan menegaskan kembali paradigma peradilan satu atap, juga sudah melengkapi organ pelaksana kekuasaan kehakiman, selain Mahkamah Agung dan badan-badan peradilannya, juga Mahkamah Konstitusi.

2.         Reformasi Peradilan Militer
Reformasi peradilan militer merupakan bagian dari reformsi internal TNI. Reformasi ini di mulai pada tahun 2000 dengan ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan peran kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Ketetapan MPR tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pembaruan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Dikatakan Kepala Badan Pembinaan Hukum (Ka Babinkum) Laksda TNI Henry Willem, SH, SIP, MH, pada acara Konsultasi publik tentang Rancangan Perundang-Undangan (RUU) Peradilan Militer di Lingkungan Dephan, Selasa (2/12) di Kantor Dephan, Jakarta. Pendapat fraksi saat rapat kerja pansus pada tanggal 16 oktober 2008 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2007 mengenai peradilan militer adalah sebagai berikut : Fraksi Golkar, partai Demokrat, partai Keadilan Sejahtera dan Partai Damai Sejahtera dapat memahami penjelasan pemerintah. Sedangkan Fraksi Partai Amanat Nasional, Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Bintang Pelopor Demokrasi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Bintang Reformasi tidak sependapat dengan pendapat pemerintah.
Dengan adanya perbedaan pendapat antar fraksi, pimpinan rapat mengusulkan kepada pemerintah agar pada rapat berikutnya supaya menghadirkan pakar hukum Dephan untuk memberikan penjelasan kepada fraksi yang belum memahami penjelasan pemerinitah. Kemudian pada saat rapat kerja pansus selanjutnya, yaitu pada tanggal 23 oktober 2008 pemerintah beserta pakar hukum memberikan penjelasan lebih lanjut kepada Fraksi-fraksi yang tidak sependapat dan faham dengan penjelasan pemerintah.
Bahwa penyelidikan oleh penyidik polisi militer terhadap parjurit TNI yang melakukan tindak pidana hukum tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) KUHAP “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang”. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa ada pejabat selain pejabat polisi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan.
Ketentuan lebih lanjut pasal 248 (2) KUHAP yang dimaksudkan untuk menyelesaikan ketentuan acara yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan tertentu, dan tidak ditujukan untuk meniadakan kewenangan pejabat yang berwenang melakukan penyidikan. Dalam PP No. 27 tahun 1983 masalah penyidikan di jelaskan pada pasal 17 di sebutkan “Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada UU tertentu, sebagaimana tersebut dalam pasal 284 (2) KUHP, dilaksanakan oleh penyidik jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti bahwa kewenangan pejabat penyidik di luar ketentuan KUHAP tetap ada sepanjang diatur dalam UU.
Berkaitan dengan RUU perubahan tentang peradilan militer berdasarkan pasal 2 KUHPM disebutkan bahwa “Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab UU ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana militer, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan UU”. Dengan demikian maka kewenangan penyelidikan tetap melekat pada penyelidik sebagaimana diatur dalam hukum acara pengadilan militer dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan penjelasan pakar hukum Dephan yang terdiri dari Prof, Dr. Andi Hamzah, Prof. Dr. Muladi, SH, Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LL.M dan Prof Dr. Satria Arinanto, S.H., M.H. Para pakar Hukum setuju dengan pendapat pemerintah. Apa bila prajurit TNI melakukan tindak pidana umum, maka penyidiknya adalah polisi militer dan pelaksanaan eksekusinya dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan militer bagi yang tidak dipecat.
Implementasi Reformasi Peradilan militer telah dilaksanakan sejak tahun 2000 sampai sekarang dan akan dilaksanakan pada masa yang akan datang. Maka dari itu TNI akan bersikap konsisten dan konsekuen menindaklanjuti keputusan dan kebijakan negara dalam bidang peradilan militer dan dengan adanya reformasi peradilan militer diharapkan mampu mewadahi kepentingan TNI dalam mendukung tugas pokok dan asas-asas yang berlaku dalam sistem peradilan militer.

3.         Peradilan Militer dan Yurisdiksinya Dalam Perspektif Sejarah
Bagi bangsa Indonesia, eksistensi Peradilan Militer merupakan conditio sine qua non. Meski demikian, sejak masa penjajahan sampai sekarang Peradilan Militer mengalami dinamika perubahan yang mengikuti perkembangan politik nasional. Namun perubahan-perubahan yang terjadi pada dasarnya merupakan keinginan kuat dari bangsa Inonesia untuk menjunjung tinggi hak warga negaranya untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum. Untuk itu yurisdiksi pengadilan (relative competence) dan kewenangannya (absolute competence) merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan. agar tujuan untuk kepentingan perlindungan hak-hak pencari keadilan dapat terlaksana, termasuk Peradilan Militer.
Peradilan militer sebagaimana peradilan yang lain, merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. 
Eksistensi peradilan militer sejak Indonesia dibawah kekuasaan penjajah Belanda, yakni sebelum PD II di kenal dengan nama Krijgsraad dan Hoog Militair Gerechtshof, hal ini sebagaimana tercantum dalam bepalingen Betreffende de rechtsmaacht Van De militaire rechter in nederlands Indie, S. 1934 no. 173 dan De Provisionele Instructie Voor Het oog Militair Gerechtshof Van Nederlands Indie, S.1992 no. 163. Peradilan ini ruang lingkupnya meliputi pidana materil yang anggotanya terdiri dari anggota angkatan darat Belanda di Indonesia (Hindia Belanda) yaitu KNIL dan Angkatan Laut Belanda. Untuk diketahui, Angkatan Laut ini merupakan bagian integral dari Angkatan Laut kerajaan Belanda (Koninklijke Marine), sedangkan KNIL merupakan organisasi tersendiri dalam arti terlepas dari tentatara kerajaan Belanda (Koninklijke Leger). Atas dasar ini maka KNIL diperiksa dan diadili oleh Krijgsraad untuk tingkat pertama dan Hoog Militair Gerechtshop pada tingkat banding, sedangkan anggota angkatan laut diperiksa dan diadili oleh Zee Krijraad dan Hoog Militair Gerecht Shoof. Krijsraad memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama terhadap anggota militer dengan pangkat Kapten ke bawah dan orang-orang sipil yang bekerja di militer. Sedangkan Hoog Militair Gerecht shoof merupakan pengadilan militer instansi kedua (banding) serta mengadili pada tingkat pertama untuk Kapten ke atas dan yang tertinggi di Hindia Belanda serta berkedudukan di Jakarta.
Pada tanggal 5 Oktober 1945 Angkatan Perang RI dibentuk tanpa diikuti pembentukan Peradilan Militer. Peradilan Militer baru dibentuk setelah dikeluarkannya UU. No. 7 tahun 1946 tentang Peraturan mengadakan Pengadilan Tentara disamping pengadilan biasa, pada tanggal 8 Juni 1946, kurang lebih 8 bulan setelah lahirnya Angkatan Bersenjata RI. Bersamaan dengan ini pula dikeluarkan UU No. 8 tahun 1946 tentang Hukum acara pidana guna peradilan Tentara. Dengan dikeluarkannya kedua undang-undang diatas, maka peraturan-peraturan di bidang peradilan militer yang ada pada zaman sebelum proklamasi, secara formil dan materil tidak diperlakukan lagi. Pengadilan juga diberi wewenang untuk mengadili siapapun juga, bila kejahatan yang dilakukan termasuk dalam titel I dan II buku II KUHP yang dilakukan dalam daerah yang dinyatakan dalam keadaan bahaya. Hukum Pidana Materil yang berlaku pada masa berlakunya undang-undang No. 7 tahun 1946 dan peraturan pemerintah No. 37 tahun 1948 adalah  KUHP (UU. No. 1 tahun 1946), KUHPT (UU. No. 39 Tahun 1947 jo. S. 1934 No. 167), dan KUHDT (UU. No. 40 Tahun 1947 jo. S. 1934 No. 168).
Pada tanggal 19 Desember 1948 tentara Belanda Melakukan Agresinya yang kedua terhadap negara RI. Agresi tersebut dimaksudkan untuk menghancurkan Tentara Nasional Indonesia dan selanjutnya pemerintah RI. Aksi tersebut mengakibatkan jatuhnya kota tempat kedudukan badan-badan peradilan ke tangan Belanda. Mengingat kondisi ini, maka dikeluarkanlah peraturan darurat tahun 1949 No. 46/MBKD/49 yang mengatur Peradilan Pemerintahan Militer untuk seluruh pulau Jawa -Madura. 
Peraturan darurat tersebut hanya berjalan selama kurang lebih 6 bulan, kemudian pada tanggal 12 juli 1949 menteri kehakiman RI mencabut Bab II peraturan tersebut. Kemudian pada tanggal 25 Desember 1949 dengan PERPU No. 36 tahun 1949 mencabut seluruhnya materi Peraturan darurat No. 46/MBKD/49, dan aturan yang berlaku sebelumnya dinyatakan berlaku lagi. Indonesia menetapkan undang-undang lagi yakni Undang-undang darurat No. 16 tahun 1950. Undang-undang darurat No. 16 tahun 1950 kemudian dicabut dengan lahirnya UU No. 5 tahun 1950, yang sebenarnya hanya merupakan penggantian formil saja, sedangkan mengenai materinya tetap tidak mengalami perobahan. 
Periode tahun 1950-1959 di negara kita terjadi keadaan darurat, sebagai dampak dari politik federalisme kontra unitarisme. Seperti pemberontakan Andi azis di Makassar, Peristiwa APPRA di Bandung, RMS di Maluku, peristiwa DI/TII di Jabar, Jateng, Aceh dan Sulawesi Selatan serta peristiwa yang tidak kalah besar ialah peristiwa PRRI/Permesta di Sumtera dan Sulawesi. Berangkat dari kondisi diatas, dan demi untuk tetap menegakkan hukum di lingkungan militer, maka di bentuklah Peradilan Militer Khusus.
UU No. 5 tahun 1950 sejak dikeluarkannya dekrit tetap berlaku, tetapi perkembangan selanjutnya menyebabkan penerapannya berbeda dengan periode sebelum dekrit 5 Juli 1959. Hal ini karena makin disadari bahwa kehidupan militer memiliki corak kehidupan khusus, disiplin tentara yang hanya dapat dimengerti oleh anggota tentara itu sendiri. Karena itu dirasakan perlunya fungsi peradilan diselenggarakan oleh anggota militer. Kemudian tanggal 30 Oktober 1965 di undangkan Penetapan Presiden No.22 tahun 1965, tentang perobahan dan tambahan beberapa pasal dalam UU. No. 5 tahun 1950. Perobahan-perobahan tersebut adalah mengenai pengangkatan pejabat-pejabat utama pada badan-badan peradilan militer. Dengan adanya ketentuan tentang pengangkatan tersebut, maka ketua pengadilan tentara dan pengadilan tentara tinggi, yang menurut ketentuan lama, karena jabatannya dijabat oleh oleh ketua pengadilan Negeri/ketua pengadilan  tinggi, sekarang di jabat oleh pejabat dari kalangan Militer sendiri. Perubahan yang sama berlaku pula pada panitera.
Penyiapan tenaga ini telah dilakukan sejak tajun 1952 dengan mendirikan dan mendidik para perwira pada akademi hukum militer. Tahun 1957 angkatan I  telah lulus kemudian melanjutkan ke ke Fakultas Hukum dan pengetahuan masyarakat, Universitas Indonesia.
Tahun 1961 merupakan awal pelaksanaan peradilan militer yang diselenggarakan oleh para perwira ahli/sarjana hukum, sesuai dengan instruksi Mahkamah agung No. 229/2A/1961 bahwa mulai september 1961 hakim militer sudah harus mulai memimpin sidang pengadilan tentara. Demkian halnya dengan kejaksaan. Dengan perkembangan tersebut diatas, dimulailah babak baru dalam penyelenggaraan Peradilan Militer. Perkembangan selanjutnya ialah anggota
dari suatu angkatan diperiksa dan diadili oleh hakim jaksa dari angktan bersangkutan. Perkembangan selanjutnya yang perlu mendapat perhatian adalah di undangkannya undang-undang No. 3 PNPS tahun 1965 tentang memberlakukan Hukum Pidana Tentara, Hukum Acara Pidana Tentara dan Hukum disiplin tentara. Perkembangan selanjutnya adalah lahirnya UU. No. 23 PNPS 1965 pada  tanggal 30 Oktober 1965 yang menetapkan bahwa dalam tingkat pertama, tantama, bintara dan perwira polisi yang melakukan tindak pidana di adili oleh badan peradilan dalam lingkungan angkatan kepolisian.  Pelaksanaan peradilan militer didalam lingkungan masing-masing angkatan seperti yang ada sebelumnya tetap berlaku hingga pada awal 1973.
Tahun 1970 lahirlah UU No. 14 tahun 1970 menggantikan UU No. 19 tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini mendorong proses integrasi peradilan di lingkungan militer. Baru kemudian berubah ketika dikeluarkan berturut-turut;
a.         Keputusan bersama menteri kehakiman dan menteri pertahanan/Pangab pada tanggal 10 Juli 1972 No. J.S.4/10/14-SKEB/B/498/VII/72
b.         Keputusan bersama menteri kehakiman dan menteri pertahanan keamanan pada tanggal 19 maret 1973 No. KEP/B/10/III/1973-J.S.8/18/19. Tentang perobahan nama, tempat kedudukan, daerah hukum, jurisdiksi serta kedudukan organisatoris pengadilan tentara dan kejaksaan tentara.
Isi dari surat keputusan tersebut menyatakan bahwa peradilan militer dilaksanakan secara terintegrasi. Pengadilan militer tidak lagi berada di masing-masing angkatan tetapi peradilan dilakukan oleh badan peradilan militer yang berada di bawah departemen pertahanan dan keamanan. Berdasar dari SK bersama tersebut, maka nama peradilan ketentaraan di adakan perubahan. Kekuasaan kehakiman dalam peradilan militer dilakukan oleh:
1. Mahkamah Militer (MAHMIL)
2. Mahkamah Militer Tinggi (MAHMILTI)
3. Mahkamah Militer Agung (MAHMILGUNG).
Pada tahun 1982 dikeluarkan Undang-undang No. 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok pertahanan keamanan negara RI yang kemudian diubah dengan undang-undang No 1 tahun 1988. Undang -undang ini makin memperkuat dasar hukum keberadaan peradilan militer. Pada salah satu point pasalnya dikatakan bahwa angkatan bersenjata mempunyai peradilan tersendiri dan komandan-komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara.
Sejak diundangkan UU No. 31 tahun 1997 tentang peradilan militer, sebagai jawaban atas perlunya pembaruan aturan peradilan militer, mengingat aturan sebelumnya dipandang tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Undang-undang ini mengatur susunan peradilan militer yang terdiri dari:
a.         Pengadilan Militer
b.         Pengadilan Militer Tinggi
c.         Pengadilan Militer Utama
d.         Pengadilan Militer Pertempuran.
Dengan diundangkannya ketentuan ini, maka Undang-undang Nomor 5 tahun 1950 tentang susunan dan kekuasaan pengadilan/kejaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan, sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 22 PNPS tahun 1965 dinyatakan tidak berlaku lagi. Demikian halnya dengan UU No. 6 tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana pada pengadilan tentara, sebagaimana telah di ubah dengan UU No 1 Drt tahun 1958 dinyatakan tidak berlaku lagi.
 
III. PENUTUP

A.        Kesipulan
Sistem peradilan militer di Indonesia saat ini lebih menganut pada system dimana peradilan militer mempunyai yurisdiksi yang bersifat umum yaitu berwenang mengadili kejahatan secara umum. Namun demikian yurisdiksi peradilan militer tersebut tidak murni lagi setelah lahirnya Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dimana berdasarkan ketentuan tersebut kejahatan HAM Berat yang dilakukan oleh Prajurit TNI diadili pada Pengadilan HAM. Secara umum uraian diatas dapat kami simpulkan sebagai berikut: bahwa setelah ditetapkannya UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana Peradilan Militer berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, yang sebelumnya sepenuhnya berada di bawah kendali Markas Besar TNI, membuat peradilan militer semakin independen dan imparsial, terbebas dari campur tangan komando. Asas-asas peradilan militer yaitu asas kesatuan komando, asas komandan bertanggungjawab terhadap anak buahnya dan asas kepentingan militer merupakan asas yang harus ada dalam sistem peradilan militer selain asas umum yang terdapat dalam peradilan umum. Apabila asas tersebut tidak berlaku maka fungsi komandan tidak akan berlaku lagi. Dengan demikian juga, fungsi pembinaan yang dilakukan oleh komandan selaku Pembina disiplin akan sama sekali hilang dan ketaatan prajurit akan berkurang terhadap komandan. Selanjutnya apabila ketaatan berkurang maka disiplin prajurit juga akan berkurang. Dan apabila disiplin berkurang maka efisiensi, kesiapan dan efektifitas pasukan akan sulit dicapai. Konsekuensi logisnya adalah bahwa hal tersebut akan mengganggu stabilitas keamanan negara. Sistem peradilan militer yang seyogiyanya diterapkan di Indonesia adalah sistem peradilan militer yang sesuai dengan budaya militer Indonesia dimana berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dimana Peradilan Militer masih tetap mempunyai yurisdiksi untuk mengadili kejahatan militer dan kejahatan umum. Mengingat peradilan militer sudah berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, baik bersifat teknis yuridis maupun organisasi, administrasi dan finansial sehingga membuat peradilan militer sudah semakin bersifat independen dan akuntabel


B.        Saran
Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tetap dipertahankan dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Perubahan terhadap aspek struktural sudah dilakukan dengan menempatkan Peradilan Militer berada di bawah Mahkamah Agung dan hal ini sudah membuat hakim-hakim militer pada peradilan militer lebih independen dan akuntabel. Apabila terpaksa merubah yurisdiksi peradilan militer cukup kejahatan tertentu saja yang dapat diserahkan kepada peradilan umum seperti korupsi dan kejahatan HAM berat karena memang saat ini sudah ada pengadilan khusus yang mengadilinya dengan adanya Komisi Pemberantasan Korupsi, Pengadilan TIPIKOR dan Pengadilan HAM walau sifatnya masih ad hoc.
 
DAFTAR PUATAKA

Abdul Gani Abdullah, “Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Recshsschepping) bagi Para Hakim” dalam Jurnal Ahkam, Volume 8 No. 2, Jakarta:
Achmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
Amir Syamsuddin, “Penemuan Hukum Ataukah Perilaku Chaos?” Kompas, Sabtu, 5 Januari 2008.
Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa, Suatu Pencarian, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004.
C. Van Vollenhoven, Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Penerbit Djambatan-Inkultra Poundation Inc., 1981
Hersoebeno, Pemeriksaan Permulaan Dalam Sistem Peradilan Militer, Jakarta: Perguruan Tinggi Hukum Militer, 1994.
Kasdiyanto, Pemeriksaan In Absentia dalam Perkara Desersi di Lingkungan
Peradilan Militer,
Jakarta: Sekolah Tinggi Hukum Militer, 1999.
Nurani, Agus, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Piodana Koneksitas, Jakarta:
Sekolah Tinggi Hukum Militer, 1999.
Salam, Faisal, Peradilan Militer Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 1994.
Sjarif, Amiroeddin, Hukum Disiplin Militer Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
Soegiri dkk, 30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik
Indonesia,
Jakarta: Indra Jaya, 1976.
Soepomo, Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II, Jakarta: Pradnya
Paramita, 1991.
Hamsah, Andi, KUHP dan KUHAP, Jakarta: Rineka Cipta, 1998